| Rapat koordinasi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kabupaten Limapuluh Kota pada Rabu (28/10/2026). |
SARILAMAK, MATAJURNALIST.COM — Prestasi bagus Kabupaten Lima Puluh Kota yang berhasil menyabet Juara 2 pelaksanaan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) tingkat Sumatera Barat (di bawah Kota Padang) rupanya masih menyisakan "Pekerjaan Rumah" yang serius. Di balik komitmen kuat pemerintah daerah menerapkan ekonomi syariah, wajah pelayanan di pintu masuk kawasan wisata Lembah Harau justru dinilai menjadi salah satu sumber masalah utama.
Kritik tajam tersebut mencuat ke permukaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Penyusunan Rencana Kerja KDEKS Tahun 2026/2027 yang dipimpin oleh Asisten I (H. Alfian, S.STP., M.Si.) dan Asisten II (Eki Hari Purnama, S.P., M.Si.) di Ruang Rapat Bupati Lima Puluh Kota, Sarilamak, Rabu (28/10/2026).
Ketua BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota, Dr. Yulius, S.Ag., M.Ag., secara blak-blakan menyoroti kondisi pintu masuk objek wisata andalan daerah tersebut. Menurutnya, sikap dan keramahtamahan (hospitality) para petugas di gerbang Harau masih jauh dari kata memuaskan. Pelayanan yang kadang dinilai kurang ramah dan terkesan kaku ini berpotensi merusak citra pariwisata syariah yang tidak sejalan dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Sorotan dari Pimpinan BAZNAS ini langsung memantik dukungan dari Malin Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lima Puluh Kota. Perwakilan PCNU menegaskan bahwa pariwisata syariah bukan sekadar menempelkan label halal, melainkan harus mewujud pada rasa aman, nyaman, dan pelayanan yang beradab.
PCNU bahkan mendesak agar ada langkah konkret berupa pelatihan hospitality berbasis syariah bagi para petugas di pintu masuk kawasan wisata. Jangan sampai kesan pertama wisatawan saat berkunjung justru berhadapan dengan pelayanan yang terkesan 'sangar' dan tidak mencerminkan keramahan Islam yang rahmatan lil 'alamin.
Persoalan di gerbang Lembah Harau ini menjadi sebuah ironi jika disandingkan dengan langkah progresif dari para pelaku usaha penginapan di dalamnya. Dalam forum yang sama, Perkumpulan Homestay Lima Puluh Kota (PERHOMLIKO) melalui perwakilannya, Budi, memaparkan bahwa 168 homestay aktif di daerah tersebut justru sudah berani mengambil sikap tegas menolak tamu pasangan di luar nikah demi menjaga marwah syariat.
Publik kini menanti langkah tegas dan eksekusi konkret dari Pemkab Lima Puluh Kota—sebagaimana instruksi Asisten Bupati dalam rapat tersebut yang meminta agar KDEKS melahirkan program-program nyata dan tidak sekadar wacana. Pembenahan total wajah pelayanan di gerbang Lembah Harau kini menjadi ujian nyata bagi keseriusan daerah yang berpredikat Juara 2 KDEKS Sumbar ini.
Rakor strategis ini turut dihadiri oleh Ketua PC PERTI Lima Puluh Kota, Buya H. Doni Rahmat, S.S., M.A., Pengawas Produk Halal Dailami Ismail, perwakilan Kemenag, DPMPTSP, BSI, Bank Muamalat, DMI, Bundo Kanduang, serta berbagai instansi terkait lainnya.
Pewarta: F. Malin Parmato

Komentar0