Bukittinggi MataJurnalist.com_ Situasi pendidikan di Kota Bukittinggi kembali memanas. Aliansi Anak Nagari Kurai Limo Jorong yang tergabung dalam Buiittinggi Rakyat Sumbar mengancam akan melakukan aksi drastis berupa penggembokan seluruh Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di kota tersebut. Ancaman itu disampaikan menyusul tidak tertampungnya 177 anak warga Nagari Kurai di sekolah negeri pada tahun ajaran baru ini.
Ancaman tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan aliansi, Taufik Dt. Nan Laweh, usai menggelar pertemuan dengan para tokoh masyarakat Nagari Kurai Limo Jorong pada Jumat (11/7/2025).
“Jika 177 anak-anak nagari kami tidak bisa melanjutkan pendidikan di SMAN maupun SMKN di Bukittinggi, maka kami siap menggembok seluruh sekolah negeri di kota ini,” tegas Dt. Nan Laweh.
Menurutnya, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Bukittinggi tidak berpihak kepada anak-anak asli daerah. Ia menilai, penerapan sistem zonasi dan kuota yang tidak disesuaikan dengan kondisi demografis lokal telah memarginalkan hak anak-anak Nagari Kurai untuk mendapatkan pendidikan di wilayahnya sendiri.
Dt. Nan Laweh mengungkapkan bahwa pihaknya telah merencanakan audiensi dengan Dinas Pendidikan dan DPRD Kota Bukittinggi yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa pekan depan. Audiensi ini diharapkan menjadi ruang dialog untuk mencari solusi konkret atas persoalan tahunan yang terus berulang.
“Masalah PPDB SMA dan SMK ini bukan hal baru. Setiap tahun kami menghadapi keresahan yang sama. Akar masalahnya adalah ketidaksinkronan antara jumlah lulusan SMP dan daya tampung sekolah negeri,” jelasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan data yang dihimpun aliansi, daya tampung SMA negeri di Bukittinggi hanya mencapai 1.749 siswa, sementara data jumlah lulusan SMP tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada publik. Hal ini, menurutnya, menimbulkan ketidakpercayaan dan kecemasan di kalangan masyarakat.
“Transparansi data itu penting. Kami tidak ingin anak-anak nagari menjadi korban dari sistem yang tidak adil dan tidak akuntabel,” tutupnya.
Aliansi menegaskan bahwa aksi penggembokan sekolah bukan tujuan utama, melainkan bentuk tekanan agar pemerintah segera bertindak responsif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat lokal.***
Pewarta : sutan mudo
Komentar0