Bukittinggi, MataJurnalist.com_Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi menggelar rapat paripurna selama dua hari, Senin–Selasa (8–9 September 2025). Agenda rapat tersebut membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 sekaligus hantaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 oleh Wali Kota Bukittinggi.
Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, yang memimpin jalannya rapat paripurna, menjelaskan bahwa setelah Wali Kota menghantarkan Ranperda Perubahan APBD pada Kamis (4/9/2025) lalu, enam fraksi DPRD memberikan pandangan umum. Fraksi-fraksi menyampaikan pertanyaan, kritik, maupun saran, di antaranya terkait defisit anggaran sebesar Rp13,2 miliar dan strategi pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan.
“Pada pembahasan tingkat I ini, enam fraksi memberikan pemandangan umum atas R-APBD Perubahan 2025. Pada kesempatan ini juga, Wali Kota menghantarkan secara resmi KUA-PPAS untuk tahun anggaran 2026,” ujar Syaiful Efendi.
Dalam paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD, Senin (8/9), masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum:
Fraksi Gerindra, dibacakan Shabirin Rachmat, menyoroti kenaikan pendapatan dari Rp730,3 miliar menjadi Rp745,2 miliar, belanja dari Rp737,9 miliar menjadi Rp791,5 miliar, serta pembiayaan dari Rp7,2 miliar menjadi Rp33,08 miliar. Fraksi ini mengingatkan agar defisit Rp13,2 miliar dikelola bijak dengan mengoptimalkan potensi pajak, retribusi, serta pemanfaatan aset daerah.
Fraksi PKS, melalui Nur Hasra, memberi apresiasi atas penyesuaian APBD namun menekankan perlunya peningkatan kemandirian fiskal, penekanan defisit, dan transparansi dengan melibatkan masyarakat.
Fraksi NasDem, disampaikan Neni Anita, menyoroti defisit Rp13,2 miliar yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, serta mempertanyakan kesiapan pemerintah menuntaskan program di sisa waktu efektif 2025 yang tinggal 3–4 bulan.
Fraksi Demokrat, dibacakan Elfianis, memberi apresiasi pada capaian Pemko Bukittinggi dalam menyiapkan R-APBD Perubahan 2025. Demokrat menanyakan strategi optimalisasi PAD, pemanfaatan SiLPA, serta pentingnya arah belanja pada sektor UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Fraksi PPP–PAN, melalui Dewi Anggraini, menilai defisit Rp13 miliar tidak boleh mengurangi fokus Pemko. Fraksi ini menekankan pentingnya pengelolaan parkir, revitalisasi Pasar Atas, serta kepastian arah pengelolaan Pasar Banto pasca berakhirnya kontrak 2026.
Fraksi Karya Kebangsaan, disampaikan Berliana Betris, menekankan pentingnya perubahan APBD untuk menyesuaikan dengan kondisi riil dan memastikan orientasi belanja pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial. Fraksi ini juga menyoroti isu strategis seperti air bersih, pengelolaan pasar, UMKM, dan digitalisasi layanan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menghantarkan Rancangan KUA-PPAS 2026 yang disusun berdasarkan RPJMD 2025–2029. Ia menjelaskan, KUA-PPAS berisi arah kebijakan ekonomi makro, asumsi dasar RAPBD, pendapatan, belanja, hingga pembiayaan.
Pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan Rp516,42 miliar, terdiri dari PAD Rp156,77 miliar dan transfer Rp359,65 miliar. Belanja diperkirakan Rp766,87 miliar, dengan belanja operasi Rp711,65 miliar dan belanja modal Rp50,72 miliar. Defisit diproyeksikan Rp13 miliar.
Belanja diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta program unggulan seperti Surau Gemilang, Sekolah Keluarga Gemilang, Bukittinggi 1000 Event, Creative Hub, Sport Center, pendidikan gratis, Sehat Gemilang, hingga pariwisata.
Pada rapat paripurna Selasa (9/9), Wali Kota memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi. Ia mengucapkan terima kasih atas masukan dan menegaskan bahwa pendapatan akan dioptimalkan melalui pajak, retribusi, dan transfer, sedangkan belanja diarahkan pada layanan dasar masyarakat.
“Terkait defisit Rp13 miliar, APBD akan diatur agar berimbang. Program prioritas seperti pakaian sekolah gratis, angkot gratis, surau gemilang, perlindungan sosial, event, start up, dan program unggulan lainnya tetap berjalan,” jelasnya.
Wali Kota juga menekankan digitalisasi layanan, percepatan belanja modal, serta perhatian pada isu publik seperti pengelolaan pasar, air bersih, sampah, UMKM, dan ketimpangan sosial.
Ketua DPRD, Syaiful Efendi, menyampaikan bahwa jawaban Wali Kota akan menjadi dasar pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan Pemko Bukittinggi.
“Selanjutnya akan masuk tahapan pembahasan Banggar dan TAPD. Harapannya dapat selesai tepat waktu demi kelancaran roda pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya ( adv)
Komentar0