Lhoksukon, MataJurnalist.com_Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Aceh melakukan kegiatan visitasi ke Kabupaten Aceh Utara pada (19 /9).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembelajaran lapangan untuk memahami dinamika pembangunan desa serta merumuskan rekomendasi strategis yang dapat mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi lokal.
Para peserta PKN II berasal dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Keberagaman latar belakang ini memperkaya perspektif dalam mengkaji kondisi aktual daerah, khususnya dalam aspek tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.
Tantangan Pembangunan di Aceh Utara
Kegiatan visitasi dilakukan secara daring dan disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara bersama para Asisten, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Utara.
Dalam diskusi yang berlangsung interaktif dan hangat, terungkap berbagai tantangan mendasar yang dihadapi oleh Aceh Utara. Salah satu isu utama adalah tingginya angka kemiskinan, yang mencapai 16,11% atau sekitar 104.490 jiwa, menjadikan Aceh Utara sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Aceh.
Selain itu, keterlibatan tenaga kerja lokal dalam industri besar seperti PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Arun LNG masih tergolong rendah. Program Corporate Social Responsibility (CSR) juga dinilai belum optimal dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.
Aspek infrastruktur menjadi tantangan lain yang signifikan. Keterbatasan jalan produksi, jaringan irigasi, dan akses antar desa—yang sering terputus akibat banjir-menghambat produktivitas pertanian serta distribusi hasil panen.
Sementara itu, alokasi Dana Desa masih banyak terserap untuk pembangunan fisik, belum sepenuhnya menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Potensi Strategis Daerah yang Belum Teroptimalkan
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Aceh Utara memiliki potensi besar dalam sektor perkebunan (sawit, pinang, kakao, karet, kelapa), perikanan, serta wisata alam dan religi.
Jika dikelola secara terintegrasi melalui pendekatan hilirisasi, digitalisasi, dan penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), sektor-sektor tersebut dapat menjadi motor penggerak utama pembangunan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan hasil kunjungan dan analisis lapangan, peserta PKN II LAN Aceh merumuskan beberapa rekomendasi prioritas sebagai berikut:
Membangun infrastruktur desa yang tangguh terhadap bencana, terutama akses jalan, irigasi, dan jaringan transportasi hasil pertanian.
Mendorong revitalisasi BUMG dan koperasi agar berfungsi sebagai offtaker produk lokal sekaligus motor penggerak ekonomi mikro.
Pengembangan Sektor Unggulan Cepat Tumbuh
Fokus pada pengembangan perikanan tambak, industri hilir pinang, serta ekowisata dan wisata religi berbasis masyarakat.
Mempercepat literasi digital, memfasilitasi pemasaran online produk desa, dan memperluas akses internet hingga ke pelosok.
Memanfaatkan hutan non-kayu, potensi kelautan, dan pengelolaan sumber daya migas berbasis regulasi yang inklusif dan pro-rakyat.
Mendorong kerja sama lintas OPD serta kemitraan strategis antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dayah, media, dan komunitas digital.
Melalui program pelatihan vokasi, pendampingan UMKM, serta penyediaan akses pembiayaan dan pemasaran.
Melalui kegiatan visitasi ini, peserta PKN II berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat menjadikan rekomendasi yang disampaikan sebagai masukan strategis dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Dengan kepemimpinan yang visioner, tata kelola yang partisipatif dan transparan, serta kolaborasi lintas sektor yang solid, Aceh Utara memiliki potensi besar untuk bangkit menjadi daerah yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.***
Pewarta : sutan mudo/ rel
Komentar0