Bukittinggi, MataJurnalist.com_Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Nur Hasra ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menegaskan bahwa agenda-agenda unggulan anggota dewan tetap menjadi prioritas meskipun dana pokok pikiran (pokir) mengalami pemangkasan hingga 50 persen pada tahun anggaran berjalan.
Menurutnya, besaran dana pokir yang tersisa masih tergolong memadai jika dibandingkan dengan daerah lain yang bahkan tidak memperoleh alokasi dana pokir sama sekali.
“Dana pokir yang dipangkas 50 persen ini masih cukup lumayan. Bahkan ada daerah yang sama sekali tidak mendapatkan dana pokir,” ujar Nur Hasra saat diwawancarai awak media usai melaksanakan reses, Jumat (19/12/2025), di halaman Kantor Camat Guguak Panjang.
Pemangkasan dana tersebut tidak terlepas dari kondisi keuangan daerah yang sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Berkurangnya transfer keuangan pusat berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Transfer dari pemerintah pusat berkurang sekitar Rp101 miliar. Ini tentu berpengaruh dan menjadi salah satu penyebab terjadinya penyesuaian Transfer Keuangan Daerah (TKD),” jelasnya.
Akibat pengurangan tersebut, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian dengan memangkas anggaran di berbagai sektor. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah dievaluasi dan dilakukan efisiensi anggaran berdasarkan skala prioritas.
“Semua SKPD sudah kita sisir dan evaluasi. Memang ada anggaran yang harus dipangkas demi menyesuaikan kondisi keuangan daerah,” katanya.
Meski demikian, Nur Hasra menegaskan bahwa pemotongan dana pokir tidak menjadi persoalan besar baginya. Ia mengaku tidak memiliki janji politik yang bersifat langsung kepada masyarakat, namun tetap berkomitmen untuk memanfaatkan sisa anggaran secara maksimal dan tepat sasaran.
“Pemotongan 50 persen ini tidak menjadi masalah bagi saya, yang terpenting, sisa 50 persen dana pokir tersebut akan kita maksimalkan sebaik mungkin,” tegasnya.
Dana pokir yang tersedia nantinya akan difokuskan pada program-program yang bersifat mendesak dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Di antaranya pembangunan dan perbaikan infrastruktur, kegiatan sosial kemasyarakatan, pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat, serta kebutuhan lain yang bersifat urgensi.
“Intinya, dana yang ada akan diarahkan untuk kepentingan masyarakat yang benar-benar prioritas,” pungkasnya.***
Pewarta : sutan mudo
Komentar0