Bukittinggi MataJurnalist.com_Persoalan lahan di sekitar kawasan Fort de Kock, Kota Bukittinggi, menjadi salah satu perhatian masyarakat. Selain menyangkut persoalan hukum terkait lahan, kawasan tersebut juga menjadi sorotan menyusul adanya dugaan tindak pidana penganiayaan.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bukittinggi, Fithrah, menegaskan bahwa pihaknya akan menangani setiap perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kejaksaan memastikan proses penanganan perkara dilakukan secara profesional dengan mengedepankan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana. Hal itu disampaikan Fitra saat diwawancarai awak media, Selasa (10/11/2026), di ruang kerjanya.
Terkait kasus dugaan penganiayaan secara bersama-sama yang terjadi di dekat kawasan Fort de Kock, Fithrah mengingatkan agar persoalan tersebut tidak serta-merta dikaitkan dengan status kepemilikan lahan.
Menurutnya, terdapat persoalan hukum perdata yang berkaitan dengan kawasan tersebut. Berdasarkan putusan pengadilan yang disinggungnya, perkara perdata itu tidak membatalkan transaksi jual beli yang dilakukan pemerintah daerah.
"Yang menarik perhatian masyarakat sekarang adalah adanya dugaan penganiayaan secara bersama-sama di dekat kawasan Fort de Kock. Namun, saya tidak mengatakan itu merupakan kawasan tanah Fort de Kock, karena dalam putusan pengadilan terkait perkara perdatanya tidak membatalkan jual beli pemerintah daerah," jelasnya.
Ia menegaskan, Kejaksaan akan tetap berpegang pada aspek yuridis dalam menangani perkara tersebut. Setiap unsur tindak pidana harus dipastikan terpenuhi sebelum perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya.
"Kami akan tetap melihat secara yuridis perkara itu. Kami memastikan unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi. Kami ingin setiap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan benar-benar matang dan didukung alat bukti yang cukup," tegas Fithrah.
Ia juga memastikan bahwa institusinya tidak akan terpengaruh oleh pihak maupun kepentingan tertentu dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
"Kami tetap profesional. Kami tidak melihat siapa pemerintah daerahnya, tidak melihat Fort de Kock-nya, tetapi kami akan melihat dan memerhatikan persoalan hukumnya," tambahnya.
Pada kesempatan itu, Kajari yang di dampingi kasi Intel Dody Susistro, juga sampaikan, Selain persoalan ini, Ia menyebutkan bahwa perkara narkotika juga masih menjadi kasus yang paling banyak ditangani di Bukittinggi. Kondisi tersebut, menurutnya, juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Dalam penanganan perkara narkotika, Kejaksaan tidak hanya melihat seseorang sebagai pelaku, tetapi juga perlu mengidentifikasi apakah yang bersangkutan merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika atau hanya sebagai pengguna akhir.
Apabila seseorang masuk kategori korban penyalahgunaan narkotika, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Payakumbuh untuk kemungkinan menjalani rehabilitasi. Namun, proses tersebut tetap memperhatikan pertimbangan hukum, termasuk pendapat majelis hakim.
Fithrah menambahkan, sejumlah tindak pidana lainnya, seperti pencurian, juga perlu dicermati karena dalam beberapa perkara diduga berkaitan dengan upaya pelaku memperoleh narkotika.
Sementara untuk perkara tindak pidana korupsi (tipikor), ia menyampaikan bahwa kasus Pasar Atas yang sebelumnya melibatkan tersangka dalam daftar pencarian orang (DPO) telah dilimpahkan ke pengadilan. Kejaksaan juga terus melakukan pengembangan terhadap perkara-perkara korupsi yang berkaitan dengan wilayah Bukittinggi.
Diketahui, awak media Ia juga sampaikan bahwa sebelum menjabat sebagai Kajari Bukittinggi, Fithrah pernah bertugas sebagai Kajari Aceh Tenggara, Sumatera Selatan, serta menjabat Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) di Sulawesi Tengah.
Dengan berbagai perkara yang menjadi perhatian masyarakat tersebut, Fithrah menegaskan komitmen Kejaksaan Negeri Bukittinggi untuk menjalankan penegakan hukum secara objektif, profesional, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang ditemukan dalam setiap perkara, pungkasnya.***
Pewarta : sutan mudo
Komentar0