Tiga Hari Rapat Paripurna DPRD Bukittinggi, Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024, Revisi Perda DPRD, dan Jaminan Produk Halal

Bukittinggi, MataJurnalist.com_ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi menggelar Rapat Paripurna selama tiga hari berturut-turut, sejak Selasa hingga Kamis, 10–12 Juni 2025.

Sidang ini menjadi forum penting dalam pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis yang menyentuh aspek keuangan daerah, tata kelola legislatif, dan jaminan kehalalan produk.

Rapat diadakan di ruang DPRD dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, dan dihadiri Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, wakil Walikota Ibnu Asis, Wakil Ketua DPRD Beni Yusrial, dan Zulhamdi Nova Chandra, serta diikuti oleh Anggota DPRD yang lain, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi H.Syaiful Efendi. Lc, Ma menyampaikan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota kepada DPRD merupakan perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

“Selain itu, DPRD Bukittinggi juga menghantarkan dua Raperda inisiatif yaitu Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bukittinggi, serta Raperda tentang Pengelolaan Jaminan Produk Halal,”ujar Syaiful.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, mengapresiasi kerjasama dan gerak aktif pemerintah daerah dan juga lembaga DPRD dalam menanggapi tiga raperda yang telah dihantarkan dalam paripurna sebelumnya. Pandangan umum DPRD akan dijawab oleh badan eksekutif dan pendapat wako juga akan ditanggapi oleh seluruh fraksi.

Dalam penyampaiannya, Wali Kota menyampaikan bahwa Pemko Bukittinggi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut. Ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Pendapatan Daerah tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp775,37 miliar dengan realisasi Rp741,38 miliar (95,62%), sementara Belanja Daerah dianggarkan Rp808,43 miliar dan terealisasi sebesar Rp739,07 miliar (91,42%)," jelas Ramlan.

Selain itu, DPRD Kota Bukittinggi juga menginisiasi dua Ranperda penting lainnya, yaitu Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Ranperda tentang Pengelolaan Jaminan Produk Halal. Kedua Ranperda ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD, Syaiful Efendi.

Hari Kedua, Pandangan Umum Fraksi dan Tanggapan Pemerintah Daerah Rapat hari kedua dipimpin oleh Wakil Wali Kota Ibnu Asis, yang menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Secara umum, fraksi-fraksi menyambut positif ketiga Ranperda tersebut. Pemerintah Kota Bukittinggi menyatakan apresiasi atas masukan dan komitmen DPRD dalam mengawal proses legislasi yang bermuara pada peningkatan pelayanan publik.

"Pemko Bukittinggi berkomitmen untuk terus bersinergi dengan DPRD dalam menyukseskan agenda pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat," ujar Wakil Wali Kota.

Pada hari terakhir, Kamis (12 /6/2025), rapat paripurna ditutup dengan jawaban resmi Wali Kota atas pandangan fraksi-fraksi.

Fraksi Partai NasDem, melalui juru bicaranya M. Taufik, menyampaikan lima poin utama. Mereka menekankan bahwa revisi regulasi DPRD akan meningkatkan produktivitas kerja legislatif, serta menyambut baik Ranperda tentang Jaminan Produk Halal yang memberi kepastian hukum bagi produsen dan konsumen.

Fraksi PKS, melalui jubirnya Apt. Linda Wardiyanti, S.Farm, menyatakan dukungan penuh terhadap revisi Perda DPRD, terutama dalam menyesuaikan hak dan fasilitas pimpinan dewan dengan PP Nomor 1 Tahun 2023. Fraksi ini juga menggarisbawahi pentingnya, Efisiensi anggaran dan akuntabilitas publik, Peningkatan kinerja DPRD sebagai representasi rakyat, Pembentukan lembaga pemeriksa halal yang kredibel, Kemudahan akses sertifikasi halal bagi UMKM, Serta partisipasi masyarakat dan pengawasan berkelanjutan.

Fraksi Demokrat, melalui Hj. Elfianis, secara resmi menyetujui dua Ranperda inisiatif tersebut dan mengusulkan agar keduanya segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mereka menyatakan kesiapan untuk melanjutkan ke tahap pengesahan final.

Wakil Wali Kota Ibnu Asis menegaskan bahwa Ranperda ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap norma agama, tetapi juga langkah strategis untuk memberi nilai tambah pada sektor usaha, khususnya UMKM.

“Kita ingin Bukittinggi menjadi kota yang tidak hanya unggul dalam pariwisata dan budaya, tetapi juga menjadi pelopor dalam menjaga integritas pangan dan nilai-nilai religius masyarakat,” tegasnya.

Pemko Bukittinggi mengajak seluruh anggota DPRD untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Ranperda ini, termasuk pembentukan lembaga pemeriksa halal yang kredibel dan sistem pengawasan yang akuntabel.

Seluruh Fraksi Setujui Tiga Ranperda Strategis

Pada akhir rapat paripurna, seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap ketiga Ranperda strategis yang diajukan, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, menjamin hak legislatif, dan menjawab kebutuhan masyarakat atas produk halal (adv)