Jakarta, MataJurnalist.com_Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (7/5/2025) di Balai Agung, Balai Kota Jakarta.
Pelantikan ini dilakukan berdasarkan sejumlah surat rekomendasi dan keputusan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), DPRD DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa proses tersebut bertujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Gubernur menyatakan, pejabat yang terpilih telah melalui proses seleksi berbasis integritas, kompetensi, serta kemampuan beradaptasi terhadap dinamika birokrasi. Perombakan ini disebut sebagai bagian dari konsolidasi internal untuk mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan bagi warga Jakarta.
Namun, di balik proses resmi tersebut, mencuat dugaan adanya praktik kecurangan dan intervensi politik. Seorang ASN Pemprov DKI berinisial SW mengungkapkan bahwa sekitar 20 dari 59 pejabat yang dilantik disebut lolos berkat campur tangan politik.
SW menuding salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM serta Sekretaris Daerah DKI Jakarta MM sebagai pihak yang berkolaborasi dalam proses ini.
“Ada sekitar 20 orang yang dilantik adalah orang-orang dekat IM, kader PDIP yang kini menjadi pimpinan DPRD. Mereka disebut diloloskan tanpa sepengetahuan Gubernur,” ungkap SW kepada wartawan, Senin (11/8/2025).
Menurut SW, informasi ini ia peroleh dari empat anggota DPRD DKI yang juga kader PDIP, masing-masing berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Disebutkan, IM bertindak atas arahan kekasihnya berinisial DDY, yang dibantu tangan kanannya HMT. Mereka diduga menempatkan orang-orang tertentu di jabatan strategis untuk mengatur proyek-proyek pemerintah, bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk kontraktor dan pimpinan BUMD.
SW juga mengklaim bahwa praktik ini melibatkan tekanan terhadap kepala dinas, direktur utama BUMD, hingga kontraktor.
“IM dengan dukungan pihak tertentu kerap memanggil pejabat ke ruangannya untuk mengatur proyek, bersama DDY, HMT, serta staf gubernur berinisial UDN dan WSN. Mereka juga sering terlihat menemui Sekda MM,” tambahnya.
SW mengingatkan Gubernur Pramono Anung agar lebih waspada menjelang pelantikan pejabat eselon III dan IV yang mencakup posisi camat, lurah, serta kepala dinas teknis.
“Jangan sampai kecolongan lagi, karena mereka sudah menyiapkan langkah untuk menempatkan orang-orangnya,” tegas SW.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari IM maupun Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali terkait tudingan tersebut.***
Pewarta : sutan mudo/rel
Komentar0