Bukittinggi, MataJurnalist.com_Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bukittinggi menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRD Kota Bukittinggi, Senin (15/6/2026).
Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, massa aksi berasal dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Bukittinggi. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi nasional serta sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
Mahasiswa menyoroti kondisi ekonomi nasional yang tengah menghadapi berbagai tekanan, seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, fluktuasi dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kenaikan harga BBM non-subsidi khususnya Pertamax, serta polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui aksi tersebut, mahasiswa mendesak DPRD Kota Bukittinggi untuk mendorong penghapusan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila pelaksanaannya dinilai membebani kondisi fiskal negara dan tidak tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, mahasiswa juga meminta DPRD memperjuangkan perlindungan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, petani, pedagang, serta pekerja sektor informal yang dianggap paling terdampak oleh kondisi ekonomi saat ini.
Di tengah orasi yang bergema, Presiden Mahasiswa UIN Bukittinggi, Keni, bersama Koordinator Lapangan BEM UIN Bukittinggi, Aldo Matondang, menegaskan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam berbagai agenda pembangunan daerah maupun nasional.
“Mahasiswa adalah agen perubahan yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada rakyat,” tegas Aldo di hadapan massa aksi.
Demonstrasi disambut oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi Zulhamdi Nova Candra bersama Amrizal dari Komisi II.Mahasiswa juga mendesak DPRD Kota Bukittinggi untuk mengawasi dan mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM terhadap harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, serta aktivitas UMKM. Mereka menilai ketersediaan BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Solar, harus menjadi perhatian serius karena masih sering ditemukan kelangkaan stok di sejumlah SPBU di wilayah Bukittinggi.
Selain itu, mahasiswa meminta DPRD menyampaikan kepada pemerintah pusat agar segera mengambil langkah konkret dalam menstabilkan nilai tukar rupiah dan memulihkan kepercayaan investor guna mengurangi tekanan terhadap perekonomian nasional.
Dalam tuntutannya, mahasiswa juga meminta agar aspirasi masyarakat Bukittinggi diteruskan kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat sehingga kebijakan ekonomi nasional lebih berpihak kepada kesejahteraan rakyat, bukan hanya berfokus pada indikator makroekonomi semata. Mereka turut menolak berbagai kebijakan yang dinilai berpotensi membebani masyarakat tanpa adanya jaminan perlindungan sosial dan kompensasi yang memadai.
Salah satu tuntutan yang turut disuarakan adalah mendesak DPRD Kota Bukittinggi untuk menyatakan sikap resmi mendukung penolakan terhadap revisi Undang-Undang Polri dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPR RI serta Pemerintah Pusat.
Mahasiswa juga meminta pemerintah pusat mengkaji ulang pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih. Mereka menilai program tersebut harus menjamin tidak adanya pemaksaan pembentukan koperasi, tidak menimbulkan tumpang tindih dengan koperasi yang telah ada, serta memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Aksi demonstrasi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Zulhamdi Nova Candra, bersama anggota Komisi II DPRD Kota Bukittinggi, Amrizal.
Dalam tanggapannya, Zulhamdi Nova Candra menyampaikan bahwa sebagian besar tuntutan mahasiswa memiliki kesamaan dengan aspirasi yang disampaikan mahasiswa di berbagai daerah lainnya.
“Apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa hari ini akan kami teruskan ke tingkat provinsi maupun pusat melalui fraksi-fraksi yang ada di DPRD serta melalui jalur kelembagaan yang tersedia,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harus hadir apabila terdapat masyarakat yang terdampak oleh kenaikan harga BBM, penguatan dolar Amerika Serikat, maupun melemahnya nilai tukar rupiah.
Ratusan Mahasiswa padati Kantor DPRD Kota Bukittinggi.
“Jika ada masyarakat yang terdampak secara ekonomi, tentu pemerintah harus turun tangan melalui bantuan sosial maupun program-program perlindungan lainnya,” katanya.
Zulhamdi Nova Candra juga membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi baik melalui DPRD Kota Bukittinggi maupun langsung kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Selain itu, Zulhamdi menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam berbagai program pembangunan daerah. Menurutnya, pemuda harus diberikan kesempatan untuk berkontribusi serta menyampaikan ide dan gagasan demi kemajuan daerah.
Terkait kondisi ekonomi masyarakat Kota Bukittinggi, DPRD berkomitmen untuk terus menghadirkan regulasi yang mampu menjaga stabilitas perekonomian daerah. DPRD juga akan memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM agar tidak terjadi penumpukan maupun penyalahgunaan distribusi di lapangan.
“Kami berharap tidak ada lagi kelangkaan BBM di Kota Bukittinggi. DPRD bersama pemerintah daerah dan pihak kepolisian akan terus melakukan pengawasan agar distribusi BBM berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” pungkasnya.***
Pewarta : sutan mudo




Komentar0