Arosuka MataJurnalist.com_Setelah lebih dari dua dekade belum menemukan titik temu, persoalan batas wilayah administratif antara Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai kembali dibahas. Bupati Solok Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H., mengambil langkah memfasilitasi dialog bersama dengan harapan persoalan yang telah berlangsung sekitar 23 tahun tersebut dapat segera diselesaikan secara bijaksana dan berkeadilan.
Pertemuan yang berlangsung di Guest House Bupati Solok, Arosuka, Selasa (10/11/2026), menjadi momentum penting untuk membuka kembali ruang komunikasi, menyatukan pandangan, serta mencari jalan keluar terbaik bagi kedua nagari.
Pertemuan tersebut dihadiri Kapolres Solok, Kepala DPMN Hendrianto, Camat Junjung Sirih dan X Koto Singkarak, Wali Nagari Muaro Pingai Dodi Hermen, Wali Nagari Saniang Baka Dakhpriadi, tokoh adat, tokoh masyarakat, unsur pemuda dari kedua nagari, serta Tim Pusat Kajian Studi Universitas Negeri Padang (UNP).
Dalam arahannya, Bupati Jon Firman Pandu menegaskan bahwa persoalan batas administratif kedua nagari bukanlah persoalan baru. Berbagai upaya penyelesaian telah ditempuh sejak beberapa periode kepemimpinan kepala daerah, namun hingga kini belum menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima bersama.
Karena itu, Bupati berharap pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mengakhiri persoalan yang telah berlarut-larut. Ia mengajak seluruh unsur masyarakat, tokoh adat, dan pemerintahan nagari agar mengedepankan pikiran jernih, mengendalikan ego masing-masing, serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok.
"Kita pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan terbaik yang bisa kita lakukan secara bersama, tentu dengan pikiran yang tenang, ujar Bupati.
Menurutnya, penyelesaian persoalan batas wilayah harus dilakukan secara hati-hati dan mengedepankan musyawarah. Ia mengingatkan agar dinamika yang pernah terjadi dalam proses penetapan batas sebelumnya tidak kembali memicu persoalan baru yang dapat merugikan masyarakat.
Bupati juga menekankan pentingnya membedakan batas wilayah administratif pemerintahan dengan wilayah tanah ulayat. Penegasan batas administrasi pada prinsipnya bertujuan memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, bukan untuk mengubah ataupun menentukan kepemilikan tanah ulayat.
Terkait langkah penyelesaian, Bupati menyampaikan bahwa hasil kajian serta kesepakatan yang telah melalui proses sebelumnya akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ungkapnya.
Sementara itu, Wali Nagari Muaro Pingai, Dodi Hermen, menegaskan bahwa penetapan dan penegasan batas administrasi harus berpedoman pada ketentuan hukum serta didukung dokumen yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai hasil kajian tim masih perlu ditelaah lebih mendalam, terutama menyangkut kekuatan peta dasar yang digunakan sebagai acuan. Dalam kesempatan tersebut, Dodi Hermen juga memperlihatkan sejumlah dokumen historis dan peta wilayah milik Nagari Muaro Pingai untuk menjadi bahan pembanding dalam proses pengkajian.
Menurutnya, seluruh dokumen tersebut perlu dipertimbangkan secara objektif agar keputusan yang dihasilkan memiliki landasan hukum dan kekuatan pembuktian yang memadai.
Di sisi lain, Wali Nagari Saniang Baka, Dakhpriadi, berharap persoalan batas wilayah yang telah berlangsung puluhan tahun itu dapat segera menemukan penyelesaian. Ia meminta kondisi faktual di lapangan, termasuk aktivitas pembangunan yang diduga memasuki wilayah Nagari Saniang Baka, diperiksa dan dicocokkan kembali berdasarkan data serta bukti yang tersedia.
Meski terdapat perbedaan pandangan, Dakhpriadi mengingatkan bahwa hubungan persaudaraan masyarakat kedua nagari harus tetap menjadi prioritas. Ia berharap proses penyelesaian berlangsung melalui komunikasi terbuka, musyawarah, dan semangat kebersamaan sehingga tidak berkembang menjadi konflik sosial.
Dalam kesempatan yang sama, tokoh masyarakat Saniang Baka, Ustaz Rusmadi, memaparkan kronologi persoalan batas yang menurut keterangannya telah berlangsung sejak 2003.
Ia menjelaskan, sejumlah pertemuan dan perundingan telah dilakukan, termasuk proses pematokan batas sementara oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 4 Oktober 2003, dengan titik penandaan A1 hingga A11.
Namun, hasil pematokan tersebut kemudian mendapat penolakan dalam musyawarah Nagari Muaro Pingai pada 9 Oktober 2003. Perbedaan pandangan itulah yang menjadi salah satu faktor belum tercapainya kesepakatan hingga saat ini.
Menutup pertemuan, Bupati Jon Firman Pandu kembali mengingatkan bahwa keputusan akhir tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan sepihak. Keputusan tersebut harus lahir dari proses yang objektif, mempertimbangkan fakta dan ketentuan hukum, serta dapat diterima oleh kedua nagari.
Melalui fasilitasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok menunjukkan komitmennya untuk mendorong penyelesaian persoalan batas administratif Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai secara damai, transparan, dan berlandaskan aturan yang berlaku.
Harapannya, persoalan yang telah membentang selama 23 tahun ini tidak lagi menjadi sumber perbedaan, melainkan menjadi momentum memperkuat persaudaraan, menjaga keharmonisan, dan membangun masa depan kedua nagari dalam semangat persatuan.***
Pewarta : R.Herman
Komentar0