Enam fraksi DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam rapat paripurna, Kamis (12/11/2026)
Bukittinggi MataJurnalist.com_Enam fraksi DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam rapat paripurna, Kamis (12/11/2026).
Pandangan umum tersebut merupakan tindak lanjut atas Nota Penjelasan Ranperda BPBD yang disampaikan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, sehari sebelumnya, Rabu (11/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H. Syaiful Efendi, dan dihadiri Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Wakil Ketua DPRD Zulhamdi Nova Chandra, unsur Forkopimda, niniak mamak, bundo kanduang, awak media serta undangan lainnya.
Dalam penyampaian pandangan umum, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan, pertanyaan dan masukan, terutama terkait rencana pembentukan BPBD dengan tipologi C, kesiapan anggaran, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta efektivitas koordinasi dalam penanganan bencana.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Ibra Yaser, menekankan pentingnya penanggulangan bencana yang dimulai dari pencegahan di tingkat masyarakat.
PKS mendorong penguatan program Kelurahan Tangguh Bencana dengan melibatkan niniak mamak, bundo kanduang, tokoh masyarakat dan relawan kebencanaan. Fraksi ini juga meminta agar prosedur evakuasi memberikan prioritas perlindungan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas dan ibu hamil.
PKS pada prinsipnya menyatakan setuju agar Ranperda BPBD dibahas lebih lanjut melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menyoroti usulan pembentukan BPBD Kota Bukittinggi dengan tipologi C. Berdasarkan hasil penghitungan pemetaan suburusan bencana, Bukittinggi memperoleh skor 480 yang menurut pemaparan fraksi tersebut masuk kategori BPBD Tipe A.
Meski memahami pertimbangan pemerintah daerah terkait kondisi belanja pegawai yang mencapai 43 persen serta prinsip organisasi ramping dengan fungsi maksimal, Gerindra meminta wali kota mengkaji kembali tipologi yang diusulkan.
Menurut fraksi ini, besaran struktur organisasi juga berkaitan dengan efektivitas koordinasi antarlembaga dan kecepatan penanganan bencana.
Fraksi PPP-PAN juga menegaskan bahwa keberhasilan BPBD tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya struktur organisasi, melainkan kemampuan memberikan perlindungan, pelayanan dan penyelamatan kepada masyarakat.
Fraksi tersebut mengingatkan agar prinsip miskin struktur, kaya fungsi tidak justru berujung pada keterbatasan personel, anggaran, sarana dan prasarana. Seluruh masukan yang disampaikan diharapkan mendapat penjelasan pemerintah dalam pembahasan bersama DPRD.
Selanjutnya, Fraksi Karya Kebangsaan menyoroti ketersediaan Biaya Tidak Terduga (BTT) dan alokasi anggaran khusus penanggulangan bencana dalam APBD. Fraksi ini juga meminta transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana agar tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat terdampak.
Terkait rekomendasi Gubernur Sumatera Barat Nomor 000.8.1.2/429/Org-2026 tanggal 1 Oktober 2026 mengenai pembentukan kelembagaan BPBD dengan tipologi C, Fraksi Karya Kebangsaan menilai perlu adanya pembahasan lebih mendalam antara DPRD dan pemerintah daerah.
Fraksi Demokrat pada prinsipnya mendukung pembentukan BPBD sebagai upaya memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana. Namun, fraksi ini mengingatkan bahwa organisasi yang ramping hanya dapat dikatakan efisien apabila didukung SDM, kewenangan, sarana, anggaran dan sistem kerja yang memadai.
Menurut Demokrat, pembahasan Ranperda tidak boleh hanya berfokus pada nomenklatur dan tipologi organisasi, tetapi harus menghasilkan kelembagaan yang mampu bekerja sebelum, saat dan setelah bencana.
Adapun Fraksi NasDem menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada wali kota, terutama mengenai tata kelola anggaran, pembagian kewenangan antarorganisasi perangkat daerah (OPD), peningkatan kualitas SDM, kelengkapan peralatan kedaruratan serta pembangunan pusat kendali atau command center.
NasDem juga menyoroti kondisi geografis Bukittinggi yang berada di kawasan rawan bencana, termasuk kawasan patahan Sumatera dan tebing Ngarai Sianok yang kini telah dikelilingi permukiman penduduk.
Fraksi ini meminta pemerintah mengkaji langkah antisipasi, termasuk kemungkinan program penguatan tebing dan penanaman pohon untuk mengurangi risiko longsor.
Wali Kota Jawab Catatan Enam Fraksi
Usai penyampaian pandangan umum, rapat paripurna dilanjutkan dengan jawaban Wali Kota Bukittinggi terhadap seluruh pandangan fraksi.
Wali Kota Ramlan Nurmatias menyampaikan apresiasi atas masukan, kritik dan saran yang diberikan DPRD. Menurutnya, berbagai catatan tersebut menunjukkan komitmen legislatif dalam mendorong percepatan pembangunan dan mewujudkan visi misi Kota Bukittinggi.
Menjawab persoalan tipologi BPBD, Ramlan menjelaskan bahwa penetapan tipe C mempertimbangkan aspek yuridis, teknis, kemampuan keuangan daerah, kesiapan aparatur serta efektivitas pelayanan.
Ia menyebutkan, belanja pegawai Pemerintah Kota Bukittinggi saat ini mencapai 43 persen. Karena itu, pemilihan tipologi C dinilai sebagai upaya menjaga efisiensi anggaran sekaligus memberikan ruang pembiayaan bagi kebutuhan operasional penanggulangan bencana.
Ramlan memaparkan perbandingan kebutuhan anggaran tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) struktural BPBD. Untuk tipe C diperkirakan membutuhkan Rp594,16 juta, tipe B Rp799,47 juta, sedangkan tipe A mencapai Rp911,19 juta.
Menurutnya, penghematan belanja pegawai dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, pelatihan, logistik dan tanggap darurat.
Ia juga menegaskan bahwa kewenangan, tugas dan fungsi BPBD tidak berbeda antara tipe A, B maupun C. Efektivitas penanganan bencana lebih ditentukan oleh komitmen organisasi, ketersediaan personel teknis, sarana prasarana dan dukungan anggaran.
Menjawab persoalan mitigasi dan kerawanan wilayah, Ramlan menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi saat ini tengah menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) untuk periode 2026-2030.
Kajian tersebut akan memuat analisis ancaman, kerentanan, kapasitas serta risiko bencana sebagai pedoman pemerintah dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui program Kelurahan Tangguh Bencana, kelompok siaga bencana, relawan serta penguatan peran komunitas lokal dan kearifan masyarakat.
Terkait koordinasi lintas sektor, Ramlan menjelaskan bahwa BPBD nantinya menjalankan fungsi koordinasi dengan seluruh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan daerah.
Untuk peningkatan SDM, pemerintah akan melakukan evaluasi kebutuhan personel berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab dan ABK), termasuk memperkuat jabatan fungsional kebencanaan yang memiliki kompetensi teknis.
Dalam jawabannya terhadap Fraksi PPP-PAN, wali kota turut memaparkan perkembangan anggaran BPBD Kota Bukittinggi selama lima tahun terakhir.
Pada 2022 anggaran BPBD tercatat sebesar Rp4,51 miliar, meningkat menjadi Rp5,84 miliar pada 2023. Pada 2024 anggarannya sebesar Rp4,83 miliar, kemudian Rp4,60 miliar pada 2025 dan mencapai Rp6,13 miliar pada 2026.
Ramlan menyebutkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Selain itu, tersedia pula dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada DPA Badan Keuangan untuk menghadapi kondisi darurat bencana.
Saat ini, BPBD memiliki tiga regu piket yang bertugas selama 24 jam. Masing-masing regu terdiri dari enam personel.
Dari sisi peralatan, BPBD Bukittinggi memiliki satu unit Toyota Hilux, satu unit Ford Ranger dan satu unit Isuzu Traga. Peralatan lainnya meliputi dua perahu karet, alat komunikasi, tenda pengungsian serta perlengkapan pertolongan pertama.
Pemerintah mengakui beberapa peralatan perlu diremajakan dan berkomitmen memenuhi kebutuhan sarana prasarana secara bertahap.
Untuk pusat kendali, wali kota menyebutkan bahwa posko informasi bencana telah tersedia dan beroperasi selama 24 jam melalui petugas piket. Sistem peringatan dini juga telah tersedia dalam bentuk sirene dan penyampaian informasi melalui media sosial.
Dalam pemaparannya, Ramlan juga menyampaikan data kejadian bencana di Kota Bukittinggi.
Sepanjang 2025 tercatat 12 kejadian banjir, enam tanah longsor, 49 kejadian cuaca ekstrem berupa pohon tumbang, satu pencarian orang hilang dan satu kejadian pergerakan tanah.
Sementara pada 2026, tercatat 10 kejadian banjir, satu tanah longsor dan 30 kejadian cuaca ekstrem berupa pohon tumbang.
Data tersebut menjadi salah satu bahan dalam penyusunan kajian risiko bencana dan perencanaan kebutuhan penanggulangan bencana ke depan.
Ramlan menegaskan, pembentukan BPBD harus mampu memperkuat perlindungan masyarakat, mulai dari evakuasi, penyediaan tempat pengungsian, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan hingga perlindungan kelompok rentan.
Ia berharap pembahasan Ranperda bersama DPRD dapat menghasilkan produk hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bukittinggi.
Menutup rangkaian rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H. Syaiful Efendi, menyampaikan bahwa rangkaian rapat selama dua hari tersebut merupakan bagian dari Pembicaraan Tingkat I sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.
Tahapan selanjutnya, Ranperda tentang BPBD akan dibahas lebih mendalam melalui rapat kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat menyempurnakan substansi Ranperda sehingga kelembagaan BPBD yang dibentuk nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan penanggulangan bencana di Kota Bukittinggi (adv)
Pewarta : sutan mudo
Komentar0