Pemko Bukittinggi menyegel sebanyak 13 unit toko di Pusat Grosir Pasar Aur Kuning pada Senin (16/11/2026).
Bukittinggi MataJurnalist.com_Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi menyegel sebanyak 13 unit toko di Pusat Grosir Pasar Aur Kuning pada Senin (16/11/2026). Tindakan tegas ini diambil lantaran para pedagang menunggak pembayaran retribusi dalam kurun waktu yang cukup lama, dengan nilai tunggakan mencapai puluhan juta rupiah.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi, Heriman, membenarkan pelaksanaan penertiban tersebut. Ia menegaskan bahwa penyegelan dilakukan secara bertahap dan telah melewati seluruh tahapan prosedur yang berlaku, katanya saat di konfirmasi via WhatsApp pribadinya pada Senin (16/11/2026).
"Benar, hari ini dilakukan penyegelan karena retribusi para pedagang sudah lama tidak dibayarkan, bahkan nilainya mencapai puluhan juta. Sesuai aturan, tunggakan lebih dari tiga bulan sudah bisa dikenakan sanksi administratif," ujar Heriman saat dikonfirmasi.
Heriman menjelaskan, toko yang disegel merupakan unit yang sebelumnya telah dilayangkan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, hingga SP 3, namun tetap tidak mengindahkan kewajiban pembayaran.
Operasi penertiban yang menyasar area Blok A dan Blok B ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni Senin hingga Selasa (16-17/11/2026), katanya.
Dalam pelaksanaannya di lapangan, tim dari Dinas Pasar turut didampingi oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa dari unsur TNI/Polri guna memastikan situasi tetap kondusif.
Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi, T.M. Simarmata, mengungkapkan bahwa operasi penyegelan ini memicu respons cepat dari sejumlah pedagang penunggak lainnya.
Sejak Senin pagi, banyak pedagang yang berbondong-bondong mendatangi kantor dinas untuk melunasi tunggakan mereka sebelum tim turun menyegel.
"Dari sekian banyak yang menunggak, tadi pagi pembayaran meningkat drastis karena banyak pedagang yang langsung melunasi ke kantor. Baru saja ada tunggakan sebesar Rp26 juta yang langsung dibayarkan," kata Sumarmata saat diwawancarai awak media di sela-sela penertiban.
Ia merinci, hingga siang hari, total toko yang berkas prosedurnya sudah lengkap dan langsung dieksekusi penyegelannya berjumlah 13 unit. Rinciannya, sebanyak 11 toko berada di Blok A dan 2 toko di Blok B.
Menurutnya, nilai tunggakan masing-masing toko bervariasi, mulai dari Rp12 juta, Rp22 juta, hingga di atas angka tersebut.
Langkah tegas Pemko Bukittinggi ini merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Pada Pasal 25 poin (a) ditegaskan bahwa setiap pedagang di pasar rakyat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah wajib membayar sewa toko, kios, los, pelataran, atau retribusi pelayanan pasar tepat waktu.
Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Wali Kota (Perwako) Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2023 sebagai aturan pelaksanaannya. Merujuk pada Pasal 38 Perwako tersebut, pihak yang memanfaatkan fasilitas pasar rakyat tanpa hak sewa atau izin resmi dapat dikenakan sanksi administratif berjenjang, mulai dari teguran tertulis, penghentian kegiatan, denda administratif, pengosongan tempat usaha, hingga pembongkaran pelataran, pungkasnya.***
Pewarta : sutan mudo



Komentar0