Agam MataJurnalist.com_Enam orang anggota DPRD Kabupaten Agam dari Daerah Pemilihan (Dapil) III melaksanakan kegiatan reses masa sidang ke-II tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Camat Tilatang Kamang pada Kamis (26/6/2025), dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat serta tokoh nagari.
Anggota DPRD Agam yang hadir dalam kegiatan ini antara lain, Henrizal Sutan Mudo (PAN), Wakil Ketua DPRD Agam, Syafril, SE Dt. Rajo Api (Demokrat), Anggota Komisi III, Dr. Novi Irwan, S.Pd (Gerindra), Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan, Ir. Fairisman Dt. Piranggo (Golkar), Anggota Komisi IV, Donny (NasDem), Anggota Komisi III, Neldawelis (PKS), Anggota Komisi IV.
Reses kali ini dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur jalan, pengairan pertanian, serta evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH).
Camat Tilatang Kamang, Mhd. Noviardi Ismail, S.Sos, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian utama.
“Kalau ekonomi masyarakat tumbuh, maka pembangunan tidak akan selalu bergantung pada APBD,” ujarnya.
Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan keprihatinan atas kondisi jalan lingkar di Jorong Tanjung Situmbuak, yang sudah tiga kali diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat namun tetap belum memadai. Permintaan agar jalan ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kembali disuarakan dalam reses tersebut.
Keluhan serupa juga disampaikan terkait jalan utama dari Pakan Kamis ke Koto Baru Salo yang sering dilalui pelajar dan petani. Jalan tersebut kini rusak parah dan dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Permasalahan pengairan sawah juga menjadi sorotan. Seorang warga bernama Rezki menyoroti persoalan air pertanian yang hanya tersedia melimpah saat musim hujan, tetapi sangat minim di musim kemarau karena lahan yang bersifat tadah hujan. Ia meminta solusi konkret dari para wakil rakyat.
Terkait program bantuan sosial, beberapa warga mengeluhkan bahwa penerima PKH di wilayah tersebut cenderung tidak berganti selama lebih dari 13 tahun. Warga berharap ada sistem rotasi atau evaluasi secara berkala agar bantuan tepat sasaran dan adil.
Henrizal Sutan Mudo, Wakil Ketua DPRD Agam, menyebut bahwa reses ini adalah jembatan silaturahmi antara masyarakat dengan wakil rakyat.
“Aspirasi ini akan kami catat sebagai pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Nantinya akan dikaji dan dimasukkan ke dalam sistem perencanaan pembangunan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa setiap proposal yang disampaikan masyarakat akan diproses sesuai dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Agam, Sayfril, SE. Dt. Rajo Api, menyampaikan aspirasi masyarakat terkait permasalahan infrastruktur yang belum terealisasi dengan baik, meskipun telah melalui mekanisme pengusulan yang sesuai.
"Dalam hal infrastruktur, baik itu pembangunan jalan maupun sarana pendidikan, sebenarnya sudah sering kali kita usulkan. Bahkan beberapa usulan tersebut telah disetujui dan diketok palu di DPRD. Namun, sangat disayangkan, ketika sampai pada tahap implementasi di dinas terkait, justru tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Padahal dari sisi mekanisme legislatif, prosesnya sudah selesai," ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah titik penghubung jalan di Kabupaten Agam, khususnya di daerah pemilihannya, yang kondisinya memprihatinkan dan sudah lama membutuhkan perhatian.
"Beberapa titik jalan penghubung di wilayah kami juga sudah diusulkan. Namun karena kondisi keuangan daerah, terutama keterbatasan anggaran APBD, maka realisasinya masih terkendala," tambahnya.
Sayfril berharap agar pemerintah daerah melalui dinas teknis lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan segera menindaklanjuti program-program prioritas yang telah disepakati bersama di DPRD.
Ir. Fairisman Dt. Piranggo mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Ia mencontohkan, dari 700 usulan, hanya 200 yang bisa direalisasikan karena dampak pandemi pada tahun 2019 yang lalu, dan bahkan sampai sekarang pengaruh efisiensi juga, ucapnya.
“Kami pun sebagai anggota dewan tidak jarang merasa cemas, karena sudah menerima proposal dari masyarakat, tetapi realisasinya belum bisa dipastikan,” tuturnya.
Sementara itu, Dr. Novi Irwan menyampaikan terkait pemekaran kami dari DPRD setuju, demi meningkatkan perekonomian, pembangunan dan fasilitas lainnya di Kabupaten Agam.
"Kami berharap jika nanti ada tim dari pusat yang melakukan survei pemekaran, masyarakat turut mendukung agar proses ini berjalan lancar,” ujarnya.
Terkait solusi pertanian, Novi Irwan menyebut bahwa pembuatan titik-titik pompa air bisa diusulkan melalui pokir, DAK, maupun dana pusat lainnya.
Neldawelis dari PKS juga menambahkan bahwa ia akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pembinaan dan distribusi manfaat PKH agar lebih tepat sasaran.
Sementara itu Donny juga menegaskan,"Kami akan membawa seluruh aspirasi ini ke forum DPRD, dengan harapan akses jalan dan infrastruktur lainnya bisa segera terealisasi.”
Seluruh anggota DPRD yang hadir sepakat bahwa aspirasi masyarakat, khususnya terkait jalan dan pertanian, adalah PR besar yang harus diperjuangkan bersama.***
Pewarta : sutan mudo
Komentar0