Bukittinggi, MataJurnalist.com_ Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahun 2025 di Hotel Dymen, Senin (29/7/2025). Kegiatan dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua TP-PKK Kota Bukittinggi .y. Yessi Ramlan, kader PKK, serta tokoh masyarakat.
Dalam rakor tersebut dibahas sejumlah program unggulan dan inovasi lintas sektor yang diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting di Kota Bukittinggi.
Pada kesemlatan itu Ibnu Asis menegaskan, stunting bukan hanya isu kesehatan semata, melainkan persoalan kompleks yang berkaitan dengan pendidikan, ketahanan pangan, sanitasi, dan pola hidup bersih.
“Penanganan stunting tidak cukup dilakukan oleh sektor kesehatan saja. Koordinasi dan sinergi lintas sektor harus semakin intensif agar upaya yang kita lakukan berdampak nyata bagi masyarakat,” ungkap Ibnu.
Wakil wali kota juga menyampaikan apresiasi atas komitmen semua pihak yang telah mendukung penurunan angka stunting di Kota Bukittinggi. Menurutnya, hasil kerja bersama pada 2024 berhasil menurunkan angka stunting sebesar dua persen dibandingkan tahun sebelumnya, meski masih berada pada level 16,8 persen.
“Artinya, dari sepuluh anak masih ada satu hingga dua anak yang mengalami stunting. Ini menjadi tantangan serius bagi kita semua. Target kita pada 2026 adalah menurunkan angka stunting menjadi 14 persen, bahkan jika memungkinkan hingga 10 persen. Untuk itu, kita butuh kerja sama lintas sektor yang semakin kuat,” tegasnya.
Ketua TP-PKK Kota Bukittinggi, Ny. Yessi Ramlan, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran keluarga dalam upaya pencegahan stunting.
“Edukasi gizi, pola asuh anak, dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga harus terus kita dorong bersama. Keluarga merupakan garda terdepan dalam memastikan tumbuh kembang anak yang optimal,” ujar Yessi.
Menurutnya, stunting tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tetapi juga pernikahan usia dini, rendahnya edukasi kesehatan keluarga, hingga pola asuh yang kurang tepat. PKK akan terus aktif mengedukasi ibu hamil dan keluarga tentang gizi serta pentingnya pola asuh sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Kepala Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi, Nauli Handayani, yang juga menjadi ketua pelaksana kegiatan, menjelaskan bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada 1.000 HPK.
“Stunting bukan hanya membuat anak lebih pendek dari standar usianya, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif, kesehatan jangka panjang, dan berpotensi menurunkan produktivitas di masa depan. Bahkan, dampaknya bisa berlanjut hingga kemiskinan antargenerasi,” jelas Nauli.
Pemerintah pusat telah menempatkan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Kota Bukittinggi, sebagai bagian dari komitmen tersebut, telah membentuk TPPS mulai dari tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting Kota Bukittinggi berada di level 16,8 persen, turun dari 20,1 persen pada 2023. Namun, angka ini masih memerlukan upaya serius agar target nasional dapat tercapai.
Rakor TPPS 2025 ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian sebelumnya dan menyusun langkah-langkah strategis berbasis kolaborasi lintas sektor.
“Kami menyadari bahwa percepatan penurunan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja, tetapi membutuhkan komitmen semua pihak. Sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, PKK, dan seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci keberhasilan,” ujar Nauli.
Ia berharap kegiatan ini mampu memperkuat kolaborasi dan menjadi langkah nyata untuk melindungi masa depan anak-anak Bukittinggi agar tumbuh menjadi generasi sehat, cerdas, dan berkualitas, pungkas Nauli.***
Pewarta : sutan mudo
Komentar0