Bukittinggi, MataJurnalist.com_ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi menggelar rapat paripurna selama tiga hari berturut-turut dengan sejumlah agenda strategis, mulai dari penandatanganan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, penyampaian Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, hingga penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025.
Rapat paripurna yang berlangsung sejak Senin hingga Rabu (14–16 Juli 2025) di ruang sidang utama DPRD dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, didampingi Wakil Ketua Benni Yusrial dan Zulhamdi Noval Candra. Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, bersama Wakil Wali Kota Ibnu Asis, para anggota dewan, unsur Forkopimda, kepala OPD, dan awak media.
Dalam agenda Rabu (16/7), Wali Kota Ramlan menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda RPJMD 2025–2029. Ia mengapresiasi seluruh fraksi atas masukan, tanggapan, dan kritik konstruktif yang diberikan.
"RPJMD adalah dokumen arah pembangunan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah. Masukan dari legislatif sangat penting agar RPJMD benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat," ujar Ramlan.
Ia menegaskan bahwa pandangan fraksi akan menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi.
Pada hari pertama, Senin, (14/7/2025), Ramlan juga menyampaikan penjelasan tentang Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024. Menurutnya, tahapan ini merupakan bagian akhir dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Setelah disetujui DPRD, dokumen ini akan dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Barat.
Dalam kesempatan yang sama, disampaikan pula Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025. Pemko mengestimasi pendapatan daerah sebesar Rp727,57 miliar dan belanja sebesar Rp786,94 miliar, dengan defisit sebesar Rp26,28 miliar. Defisit ini direncanakan ditutupi melalui pembiayaan netto senilai Rp33,09 miliar, termasuk penyertaan modal ke Bank Nagari sebesar Rp2,27 miliar.
Meski pengajuan dokumen sedikit melampaui jadwal nasional, Pemerintah Kota menegaskan komitmennya terhadap pelayanan publik dan tata kelola keuangan yang efisien dan transparan.
Sorotan dan Pandangan Fraksi, Pada Selasa (15/7), enam fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda RPJMD
PPP–PAN yang dibacakan oleh Dewi Anggraini, Menekankan pentingnya sinergi eksekutif - legislatif agar visi-misi kepala daerah diimplementasikan dalam program konkret.
Dari Gerindra yang di sampaiakan oleh Shabirin Rachmat, Apresiasi terhadap penyusunan RPJMD, dan meminta kejelasan perlindungan sosial berbasis data.
Dukung penuh visi dari PKS juga di sampaikan oleh Nur Hasra, "Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan, dan Berbudaya."
Selanjutnya, Demokrat yang dibacakan oleh Elfianis mebrikan pandangan umum, pada kesempatan itu Menyatakan komitmen mendukung program pemerintah selama berpihak pada kepentingan rakyat.
Sedangkan dari NasDem, M. Taufik Tuanku Mudo, Menyoroti pentingnya kepastian investasi serta evaluasi pembangunan berbasis capaian RPJMD.
Karya Kebangsaan yang di bacakan oleh Jon Edwar, Mendesak adanya perencanaan yang SMART dan realistis.
Program Unggulan dalam RPJMD 2025–2029
Dalam paparannya, Ramlan menguraikan program-program unggulan yang akan menjadi fondasi pembangunan lima tahun ke depan, antara lain: Surau Gemilang, Menghidupkan kembali fungsi surau sebagai pusat pembinaan generasi muda.
Sekolah Keluarga Gemilang, Menjadikan rumah sebagai tempat tumbuh kembang anak yang aman dan edukatif.
Generasi Gemilang, Mencakup Bukittinggi Next Leader, bantuan pendidikan untuk guru muda, pelatihan IT dan AI, serta Bukittinggi Talent Award.
Kemudian 1001 Event Gemilang dan Global City, Penguatan kapasitas masyarakat menghadapi persaingan global, dan juga 1000 Start-Up Gemilang, Pendampingan wirausaha bagi generasi muda.
Bukittinggi Creative Hub, Sport Centre, dan Pendidikan Gemilang, Termasuk program seragam dan perlengkapan sekolah gratis setiap tahun.
Infrastruktur dan Lingkungan, Bukittinggi Sehat, bebas banjir, bebas sampah, serta penyediaan air bersih.
Program Sosial dan Ekonomi, PKL Naik Kelas, wisata gemilang, dan perlindungan sosial yang berkeadilan.
Ramlan menegaskan bahwa arah pembangunan difokuskan pada penguatan SDM, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Seluruh arah kebijakan ini juga diselaraskan dengan program nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Meski pengajuan dokumen sedikit melampaui jadwal nasional, Pemerintah Kota menegaskan komitmennya terhadap pelayanan publik dan tata kelola keuangan yang efisien dan transparan.
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menutup rangkaian rapat paripurna dengan menyampaikan bahwa pembahasan RPJMD 2025–2029 akan berlanjut pada pembicaraan tingkat I, sesuai Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 juncto Nomor 120 Tahun 2018.
“Kami mengapresiasi seluruh pihak yang berpartisipasi selama tiga hari berturut-turut. Semoga proses ini membawa manfaat nyata bagi pembangunan Kota Bukittinggi ke depan,” pungkasnya.***
Pewarta : sutan mudo
Komentar0