Foto Istimewa : Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Batara, Sri Ariana Ningsih.
Jakarta MataJurnalist.com_Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badan Pariwisata Nusantara (Batara) Kepulauan Riau dinilai layak menjadi percontohan bagi seluruh pengurus Batara di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Batara, Sri Ariana Ningsih, saat dihubungi awak media pada Rabu (15/1/2026).
Batara yang merupakan singkatan dari Badan Pariwisata Nusantara adalah organisasi yang bergerak di bidang pengembangan pariwisata secara umum. Organisasi ini terbilang baru lahir di bumi pertiwi dan saat ini tengah dalam tahap awal penguatan kelembagaan.
Dalam perjalanannya, Batara masih melengkapi sejumlah dokumen administrasi guna memperoleh Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai legalitas resmi organisasi.
Meski demikian, Sri Ariana Ningsih menyampaikan rasa salut dan apresiasi yang tinggi kepada jajaran pengurus DPW Batara Kepulauan Riau. Pasalnya, struktur kepengurusan di wilayah tersebut, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah tersusun lengkap.
“Saya mengapresiasi kinerja pengurus Batara Kepulauan Riau. Struktur kepengurusan wilayah hingga daerahnya sudah lengkap dan tertata dengan baik. Ini patut menjadi contoh bagi pengurus Batara di seluruh Indonesia,” tegas Sri Ariana Ningsih.
Ia juga mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus Batara di daerah lain agar mencontoh langkah cepat dan solid yang telah dilakukan oleh DPW Batara Kepulauan Riau.
Sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan komitmen tersebut, Sri Ariana Ningsih menyatakan bahwa DPW Batara Kepulauan Riau akan menjadi provinsi pertama yang akan dilantik secara resmi oleh DPN Batara.
“Sebagai wujud apresiasi, DPW Batara Kepulauan Riau akan kami lantik sesegera mungkin dan menjadi satu-satunya provinsi yang dilantik pertama kali,” ungkapnya.
Namun demikian, Sri Ariana Ningsih menegaskan bahwa waktu pelantikan DPW dan DPD Batara Kepulauan Riau belum dapat dipastikan. Hal ini dikarenakan proses pengurusan legalitas organisasi di Kemenkumham masih berjalan dan tidak dapat diprediksi kapan akan rampung.
“Pelantikan belum bisa dipastikan waktunya karena kami masih menunggu legalitas resmi. Setelah legalitas Batara kami kantongi, DPN akan segera menerbitkan SK kepengurusan DPW Batara Kepulauan Riau,” pungkas Sri Ariana Ningsih.
Pewarta: Sutan Mudo / Rel
Komentar0