Bukittinggi MataJurnalist.com_Anggota DPRD Kota Bukittinggi Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Guguak Panjang menggelar kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2026 di halaman Kantor Camat Guguak Panjang, Selasa (4/8). Kegiatan yang dihadiri ratusan warga itu menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.
Reses Masa Sidang III kali ini dilaksanakan secara berkelompok dan dihadiri delapan anggota DPRD Kota Bukittinggi Dapil Guguak Panjang, yakni Dedi Candra, Andre Kresna Saputra, Zulkhairahmi, Rahmi Brisma, Nur Hasra, Vina Kumala, Dewi Anggraini, serta Wakil Ketua DPRD Zulhamdi Nova Candra IB Zoebir Dt. Nagari Labiah.
Kegiatan Reses Masa Sidang III DPRD Kota Bukittinggi Dapil Guguak Panjang dibuka oleh Camat Guguak Panjang, Heru Tri Astanawa, dan diawali dengan sambutan tokoh masyarakat, Yusrizal Angku Nagari. Suasana dialog berlangsung interaktif dengan berbagai masukan yang diharapkan menjadi bahan penyusunan program pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi ke depan.
Dalam sambutannya, Camat Guguk Panjang Heru Tri Astanawa menyampaikan permohonan maaf dari Wali Kota Bukittinggi yang berhalangan hadir karena menjalankan agenda pemerintahan lainnya. Ia mengatakan reses merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan anggota DPRD turun langsung ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Zulhamdi Nova Candra IB Zoebir Dt. Nagari Labiah, mengatakan, sebagian besar aspirasi masyarakat pada reses kali ini berkaitan dengan persoalan sosial, pelayanan publik, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana, ucapnya.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang banyak disampaikan masyarakat di antaranya terkait layanan BPJS Kesehatan yang dinilai belum optimal dalam kondisi darurat. Warga mengeluhkan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan pada malam hari, mereka langsung menuju rumah sakit karena puskesmas tidak lagi memberikan pelayanan 24 jam. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan kendala dalam penggunaan BPJS Kesehatan.
Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan perubahan status desil dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), di mana sejumlah warga yang sebelumnya berada pada Desil 1 hingga 4 tiba-tiba berubah menjadi Desil 6 atau 7 sehingga tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Permasalahan lain yang disampaikan adalah masih adanya kawasan yang belum terlayani pengangkutan sampah, khususnya di wilayah Bukik Cangang. Warga juga meminta perhatian pemerintah terhadap Masjid Al Ikhwan Panorama yang berada di kawasan objek wisata Panorama-Lobang Jepang agar memperoleh dukungan lebih besar dari pemerintah daerah.
Namun demikian, isu yang paling banyak mendapat perhatian dalam reses tersebut adalah persoalan mitigasi bencana.
"Di Kecamatan Guguak Panjang terdapat sejumlah wilayah yang berada di sepanjang tebing Ngarai Sianok, seperti Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang, Kayu Kubu, Bukik Apik Puhun hingga Panorama Baru. Kawasan ini memiliki tingkat kerawanan yang perlu menjadi perhatian serius," ujar Zulhamdi.
Pemerintah harus mempersiapkan langkah-langkah konkret dalam menghadapi potensi bencana. Menurutnya, selain terus berdoa agar Kota Bukittinggi terhindar dari bencana, kesiapan sarana, prasarana, serta sistem penanganan darurat harus menjadi prioritas.
"Yang paling penting adalah bagaimana kesiapan kita apabila terjadi bencana. Sarana dan prasarana apa saja yang harus disiapkan, karena kita berada di kawasan Patahan Ngarai Sianok. Dalam lima tahun terakhir juga beberapa kali terjadi luapan air sungai di kawasan Ngarai yang menyebabkan banjir bagi masyarakat sekitar," katanya.
Zulhamdi, juga mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerja sama dengan para ahli, khususnya Fakultas Teknik Universitas Andalas, untuk melakukan kajian ilmiah mengenai tingkat kerawanan bencana di Kota Bukittinggi. Hasil penelitian tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menyusun langkah mitigasi yang lebih komprehensif.
Zulhamdi menambahkan, sejak Maret 2026 pemerintah daerah kembali menerima dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ia berharap sebagian dana tersebut dapat diprioritaskan untuk memperkuat program mitigasi bencana.
Di sektor ekonomi, politisi Partai NasDem itu juga mendorong Pemerintah Kota Bukittinggi lebih banyak menyelenggarakan kegiatan dan event yang mampu meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat, seperti suksesnya perayaan 100 Tahun Jam Gadang.
Menurutnya, kegiatan yang melibatkan generasi muda melalui seni, budaya, tradisi, dan olahraga perlu diperbanyak di setiap kelurahan. Pelaksanaannya dapat melibatkan unsur Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, serta Bundo Kanduang sebagai upaya melestarikan sekaligus mengembangkan budaya lokal menjadi daya tarik pariwisata.
"Kegiatan budaya jangan hanya terpusat di satu lokasi, tetapi disebarkan ke seluruh kelurahan sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat secara merata," ujarnya.
Ia juga menilai Kecamatan Guguak Panjang sebagai pusat Kota Bukittinggi memiliki potensi besar karena di dalamnya terdapat empat pasar tradisional, berbagai bangunan cagar budaya, serta objek wisata bersejarah yang menjadi magnet bagi wisatawan.
Karena itu, pemerintah diharapkan terus melakukan penataan kawasan wisata dan pasar tradisional agar semakin nyaman dikunjungi. Selain pembangunan fisik, peningkatan kualitas pelayanan juga dinilai sangat penting.
"Pemerintah perlu memberikan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pedagang, petugas parkir, petugas kebersihan, hingga petugas keamanan tentang bagaimana melayani dan menyambut wisatawan dengan baik. Pelayanan yang ramah akan membuat wisatawan ingin kembali lagi ke Bukittinggi dan mengajak keluarga maupun rekan-rekannya," katanya.
Selain itu, warga juga mengangkat persoalan keberadaan populasi kera liar yang semakin meresahkan masyarakat, terutama di Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang. Persoalan tersebut diharapkan mendapat perhatian pemerintah melalui langkah penanganan yang tepat tanpa mengabaikan aspek konservasi.
Seluruh anggota DPRD turut menanggapi berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan pendidikan, sosial, infrastruktur hingga skala prioritas pembangunan. Mereka juga berharap pemerintah daerah lebih memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat serta menghadirkan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) beserta jajaran teknis dalam pelaksanaan reses secara berkelompok agar berbagai persoalan dapat langsung ditindaklanjuti.***
Pewarta : sutan mudo
Komentar0