Politik
Bawaslu Sumbar Soroti Beratnya Pemilu 2024, Masyarakat Diminta Bersinergi dalam Menjaga Demokrasi.
Bukittinggi, RakyatSumbarNews.Com_ Koordinator
Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Provinsi
Sumatera Barat, Vifner, menyampaikan bahwa Pemilu 2024 di Bukittinggi
akan menjadi tantangan yang lebih berat dibandingkan dengan Pemilu
2019.
Pernyataan ini disampaikan saat membuka
Rapat Koordinasi Sentra Gakumdu se-Sumatera Barat pada Senin (19/12) di
Hotel Grand Rocky Bukittinggi.
Rapat tersebut
dihadiri oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan
Diklat Febrian Bartez, Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sumbar Candra
Septaji, Direktorat Reserse Kriminal Umum Andri Kurniawan, serta
perwakilan Bawaslu Kabupaten dan Kota beserta staf di lingkungan Bawaslu
provinsi.
Vifner mengungkapkan, "Pemilu 2024 diprediksi lebih
berat dibandingkan Pemilu 2019, termasuk dalam proses penegakan
hukumnya." Ia menyoroti potensi pelanggaran yang meningkat, terutama di
era teknologi saat ini, di mana peserta pemilu dapat menggunakan media
sosial untuk kampanye.
Dalam pembukaannya,
Vifner menekankan perlunya kesiapan Gakumdu dalam memperkuat kapasitas,
koordinasi, dan komitmen untuk menjalankan penegakan hukum pemilu secara
adil dan bijaksana. Kemajuan teknologi, seperti penggunaan media
sosial, juga menjadi fokus perhatian dalam mengantisipasi potensi
pelanggaran.
Direktorat Reserse Kriminal Umum
Andri Kurniawan menyampaikan bahwa kampanye melalui media sosial menjadi
tren baru yang efektif, namun perlu diawasi sesuai dengan aturan yang
berlaku, seperti larangan menggunakan isu SARA dalam kampanye pemilu.
Dalam
konteks ini, UU Pemilu No 7 Tahun 2017 menjadi acuan, dan peserta
pemilu di media sosial yang terdaftar sesuai akun di KPU akan tunduk
pada UU Pemilu, sementara di luarnya akan berlaku UU ITE.
Rapat
koordinasi ini diadakan untuk memastikan sinergi antara unsur
kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu.
Asisten
Tindak Pidana Umum Kejati Sumbar, Candra Septaji, menekankan perlunya
perlindungan bagi pemilih dan peserta pemilu dari intimidasi dan
praktik-praktik tidak fair.
Forum rakor ini
diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan penegakan
hukum terhadap tindak pidana pemilu dan memperkuat kerjasama
antar-stakeholder guna menciptakan pemilu yang jujur, modern, adil, dan
beradab.
Kesigapan dan kesiapan dari semua
unsur Gakumdu dan stakeholder terkait sangat ditekankan untuk menjaga
kualitas dan kepercayaan dalam pesta demokrasi tersebut, pungkasnya.***
Pewarta : Sutan Mudo
Via
Politik
.jpg)
Posting Komentar