Pemko Bukittinggi Gelar Rakor Percepatan Penurunan Stunting, Libatkan Seluruh Lini Masyarakat

Bukittinggi, MataJurnalist.com_Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting pada Senin (5/5), di Hall Balai Kota Bukittinggi.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, dan menghadirkan narasumber dari Badan Penelitian dan Pengembangan. Acara ini diikuti oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Bukittinggi, para camat, lurah, ketua RT/RW, kader kesehatan, serta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ramlan menegaskan pentingnya upaya serius untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di kota ini. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak ingin anak-anak yang lahir di Bukittinggi tumbuh dalam kondisi tidak sehat akibat kekurangan gizi atau kurangnya pengetahuan orang tua tentang pola asuh yang benar.

Dengan jumlah kasus stunting yang mencapai 245 anak di Bukittinggi, pemerintah menegaskan pentingnya langkah konkret dan kolaboratif. “Jangan hanya pandai bicara, tapi kita harus bertindak nyata,” ungkap Ramlan.

"Stunting itu bukan sekadar masalah fisik anak yang tidak tumbuh optimal, tapi juga masalah gizi dan kurangnya pemahaman ibu tentang apa yang seharusnya dilakukan selama kehamilan dan masa tumbuh kembang anak," jelas Ramlan.

Lebih lanjut, Ramlan menekankan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan perencanaan yang matang serta anggaran yang tepat sasaran. Pemerintah akan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kader kesehatan, hingga pihak puskesmas dan rumah sakit. Ia juga menyebutkan rencana menggandeng pihak swasta untuk memberikan dukungan, seperti penyediaan susu bagi anak-anak, sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

"Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Kita akan minta proposal dari pihak swasta agar mereka bisa turut berkontribusi," ujar Ramlan.

Ia menambahkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama tingginya angka stunting. Oleh karena itu, pemerintah perlu memahami secara lebih dalam apakah benar akar masalahnya adalah ekonomi, dan bagaimana intervensi gizi bisa diprioritaskan untuk ibu hamil dan anak balita.

"Kita tidak ingin melahirkan generasi yang cacat dan tidak sehat. Maka, seluruh perangkat daerah terkait seperti Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, hingga Dinas Sosial harus bersinergi," tegasnya.

Ramlan juga menyoroti perlunya validasi data agar bantuan dan program penanganan stunting benar-benar menyasar masyarakat yang tinggal dan berdomisili di Bukittinggi, bukan hanya yang ber-KTP Bukittinggi tapi tinggal di luar daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas P3APPKB, Nauli Handayani, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif dalam mencegah serta mempercepat penurunan angka stunting di Bukittinggi.

"Selain meningkatkan koordinasi lintas sektor, kegiatan ini juga sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung percepatan penurunan stunting, serta memasukkan isu ini ke dalam perencanaan kerja dan program OPD," jelas Nauli.

Kegiatan ini juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting serta surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 400.5.7/1685/BANGDA/2025 tanggal 17 Maret 2025 sebagai dasar pelaksanaannya, pungkas Nauli.***