Bukittinggi, MataJurnalist.com_Ratusan mahasiswa Universitas Fort De Kock (UFDK) Bukittinggi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Senin (27/7/2026). Aksi tersebut merupakan lanjutan perjuangan mahasiswa yang menuntut penanganan dugaan kasus kekerasan di lingkungan kampus secara adil, transparan, dan tuntas.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD Kota Bukittinggi. Mereka meminta lembaga legislatif ikut mengawal proses penyelesaian kasus serta memastikan seluruh pihak yang terlibat menjalankan tugas secara profesional tanpa mengabaikan hak-hak korban.
Selain itu, massa aksi mendesak agar penanganan dugaan kasus dilakukan secara terbuka, bebas dari segala bentuk intervensi, serta mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Menurut mereka, transparansi merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Aksi yang berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan itu menarik perhatian masyarakat yang melintas di kawasan DPRD Kota Bukittinggi. Sepanjang penyampaian aspirasi, para mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi.
Dalam orasinya, sejumlah perwakilan mahasiswa juga menyoroti dugaan tindakan represif yang dilakukan aparat Satpol PP Kota Bukittinggi saat pengamanan sengketa lahan di belakang Kampus Universitas Fort De Kock pada Rabu (22/7/2026). Peristiwa tersebut diduga dipicu bentrokan fisik yang terjadi saat proses pengamanan berlangsung.
Setibanya di Gedung DPRD, massa aksi berharap dapat bertemu langsung dengan anggota dewan. Namun, seluruh anggota DPRD diketahui sedang melaksanakan dinas luar yang telah dijadwalkan sebelumnya. Aspirasi mahasiswa akhirnya diterima oleh Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi, Hendry.
Ketua BEM Universitas Fort De Kock, Roihan Nul Kholid, menegaskan bahwa mahasiswa mendesak DPRD segera memanggil dan mengevaluasi Kepala Satpol PP Kota Bukittinggi terkait dugaan tindakan kekerasan tersebut.
"Hari ini kami datang ke DPRD untuk mendesak agar segera dilakukan pemanggilan dan evaluasi terhadap Kepala Satpol PP guna menindaklanjuti persoalan ini. Kami juga meminta agar pihak yang diduga melakukan tindak pidana diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya perlakuan istimewa karena statusnya sebagai aparat negara. Selain itu, korban harus memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara terbuka," ujar Roihan.
Roihan juga menyampaikan kekecewaannya karena tidak ada anggota DPRD yang hadir untuk menerima langsung aspirasi mahasiswa.
"Kami sangat menyayangkan aspirasi yang kami sampaikan tidak diterima langsung oleh anggota DPRD. Hanya Sekretaris DPRD yang menemui kami. Kami memastikan akan terus melakukan aksi lanjutan hingga dugaan kasus kekerasan ini benar-benar ditindaklanjuti secara serius," tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi, Hendry, menjelaskan bahwa ketidakhadiran anggota dewan bukan karena menghindari massa aksi, melainkan karena seluruh anggota sedang menjalankan agenda dinas luar yang telah ditetapkan sebelumnya.
"Kami menghargai penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Walaupun saat ini anggota DPRD sedang melaksanakan dinas luar, seluruh tuntutan dan aspirasi yang disampaikan akan kami terima dan segera kami sampaikan kepada pimpinan serta anggota DPRD setelah mereka kembali," kata Hendry.
Menjelang berakhirnya aksi, sempat terjadi insiden saling dorong antara sejumlah mahasiswa dan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Meski sempat memicu ketegangan, situasi berhasil dikendalikan sehingga aksi berlangsung kondusif hingga massa membubarkan diri.***
Pewarta: Sutan Mudo
Tonton Video Tonton Video
Komentar0