Bukittinggi, MataJurnalist.com_ DPRD Kota Bukittinggi mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam persoalan sengketa tanah dengan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, kepada awak media usai penutupan rapat paripurna di Kantor DPRD Bukittinggi, Selasa (11/8/2026) yang lalu.
Syaiful mengatakan, selain pembahasan APBD, DPRD Bukittinggi juga menyoroti persoalan tanah yang melibatkan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan pihak terkait.
“Kami menghargai pemerintah daerah dalam rangka menertibkan barang milik daerah. Tetapi kami mengajak kedua belah pihak untuk duduk bersama dan mencari resolusi terbaik. DPRD tidak dalam konteks mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah,” ujarnya.
Ia menilai, persoalan yang berlarut-larut berpotensi menghabiskan energi, tenaga, dan pikiran berbagai pihak. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu fokus pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan pembangunan.
“ kami mendorong agar persoalan ini kembali dibicarakan bersama untuk mencari solusi terbaik,” katanya.
Syaiful menambahkan, jika diperlukan, DPRD juga mendorong para pihak untuk melakukan konsultasi bersama dengan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh solusi yang objektif dan tidak merugikan salah satu pihak.
DPRD juga mengingatkan seluruh pihak agar tetap menjaga kondusivitas Kota Bukittinggi. Persoalan sengketa tanah tersebut diharapkan tidak menjadi ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan provokasi, mengadu domba, maupun mengambil keuntungan politik.
“Kami meminta semua pihak menjaga kondusivitas Kota Bukittinggi. Jangan sampai ada pihak yang memprovokasi, mengadu domba, atau mencoba mengambil keuntungan politik dari persoalan ini. Jangan sampai Bukittinggi kita korbankan hanya demi kepentingan politik. Kalau itu terjadi, tentu kami tidak menyarankan dan tidak menyepakatinya. Mari sama-sama kita jaga Bukittinggi,” tegasnya.
“Kalau belum mampu membantu menyelesaikan masalah atau memberikan solusi, setidaknya jangan menambah keributan yang ada. Jangan semakin memperkeruh suasana. Jangan memberikan komentar-komentar liar, apalagi kalau belum mengetahui akar persoalannya,” ujarnya.
Sementara itu, terkait pelaksanaan sejumlah pembangunan yang sebelumnya telah dianggarkan, DPRD menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang perlu diperhatikan, termasuk kebijakan pemerintah pusat mengenai penggunaan anggaran untuk pembangunan fisik.
Menurut Syaiful, anggaran tersebut memang telah melalui proses pembahasan, namun pelaksanaan pembangunan fisiknya belum terealisasi. Salah satu pertimbangannya berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengarahkan penggunaan anggaran daerah untuk penanganan sejumlah kegiatan prioritas.
“Sepanjang yang kami tahu, memang ada kebijakan pemerintah pusat yang mengarahkan anggaran untuk pembangunan fisik kepada penanganan beberapa kegiatan lainnya. Tetapi ini persoalan yang cukup teknis, sehingga untuk lebih jelasnya perlu dikonfirmasi kepada pemerintah daerah,” pungkasnya.***
Pewarta : sutan mudo
Komentar0